undang undang 13 tahun 2003. Pasal ini berasal dari. undang undang 13 tahun 2003

Hak dasar khusus terkait persoalan jam kerja untuk. PHK. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (21) tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), perjanjian kerja bersama adalah hasil kesepakatan antara satu atau lebih serikat pekerja dengan beberapa pengusaha atau sekelompok pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kepada dua belah pihak. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, walaupun masih ditolak. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. termuat di dalam peraturan perundang-undangan yakni antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan yang terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial yang lainnya. 13 tahun 2003 (UUK 13/2003) masih belum di revisi melalui Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan dan masih berlaku sebagai dasar peraturan imbalan kerja di Indonesia. Pasal 156 UU No. 17. UU NO 13 2003. Pelaksanaan Undang-undang No. Pasal 62 UUK. menurut UU No. 4347, LL SETNEG : 16 HLM. Undang-undang No. Dalam Undang – Undang No. Act No. Perjanjian Kerja. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; 6. Gaji dan waktu kerja. Jangka Waktu PKWT. 000,00 (dua. E. 13/2003 (UUK) Dalam pasal ini diatur mengenai istirahat mingguan, pasal 79 ayat 2 huruf b UUK menyebutkan: Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu. 3. Adapun pasal tersebut ialah Pasal 154 A yang memuat aturan alasan seseorang pekerja dapat di-PHK. Pengupahan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88-90, yang direvisi melalui Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 13 Tahun 2003 - Bagi anda yang seorang pekerja di suatu perusahaan mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata pesangon dengan perhitungannya yang biasa disebut PMTK. Dalam pasal 163 UU No. Penyebabnya adalah. Hak Pekerja yang di-PHK Akibat Memasuki Usia Pensiun. Pasal 167. Namun, Pasal 151 Ayat (2) menyebut, jika PHK. Cara menghitung besaran pesangon yang dimaksud adalah jumlah gaji pokok yang telah ditambah dengan tunjangan tetap, seperti tunjangan jabatan, transportasi, makan,. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. A. Undang-undang ketenagakerjaan terbaru di Indonesia dalam peraturan hukum UU No. 34 s/d 37 Tahun 2021 yang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. Dokumen ini berisi 17 bab dan 203 pasal yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti perlindungan, keselamatan, hubungan industrial, dan penyelesaian perselisihan. ABSTRAK PERATURAN. 2003/ No. Berlangganan Pro. Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 112 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum Undang-Undang ini, pengusaha. Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai). Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah untuk : memberdayakan dan. 13 Tahun 2003 / Abdul Khakim: Judul Asli: Judul Seragam: Pengarang: KHAKIM, Abdul: Edisi: Cet. Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . Selain itu, pelaksanaan magang juga mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 yang juga membahas mengenai pemagangan secara detail di dalam negeri. (1) Upah. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2),. Peraturan Pemerintah No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu peraturan yang dapat digunakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Undang-Undang yang Mengatur Perhitungan Pesangon. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, dengan beberapa penyempurnaan. Sanksi Administratif. Mengenai cuti besar tidak ditemukan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). PP ini mengatur kebijakan pengupahan, penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, struktur dan skala upah, upah minimum, upah terendah pada usaha mikro. Ada beberapa perubahan signifikan dalam norma ketenagakerjaan, diantaranya aturan PKWT, alih daya, penggunaan TKA, mekanisme PHK, hingga sanksi administratif dan pidana. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. II - 94 Act No. Pasal 13 (1) Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DewanRI, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek. kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Berikut paparannya. 13 Tentang Ketenagakerjaan terdapat 193 Pasal. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-Undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh No. Sebelum UU Ciptaker disahkan, pesangon maksimal sembilan bulan upah untuk pekerja yang masa kerjanya delapan tahun atau lebih (Pasal 156 ayat 2 i UU 13/2003). Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Penjelasan : 17 hlm. 2. [1] Salah satu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Asing; 2. By Rodin Saputra • Posted in Undang Undang • Dengan kaitkata Bunyi Pasal 50 - 66 Hubungan Kerja Undang Undang Ketenagakerjaan No. 1. Tujuan UU No. Law No. 2003. 11 tahun 2020. Undang-Undang No. Tujuan UU No. UU Ketenagakerjaan No. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat DPR 32. 01 Tahun 1999. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. 35 tahun 2021 yang mengatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), waktu kerja dan istirahat, alih daya, serta PHK. Dalam Undang-Undang RI No. UU NOMOR 13 TAHUN 2003 YANG TELAH DISISIPKAN UU NO. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan T. Dengan dasar ini maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memiliki peran penting mengenai larangan mempekerjakan anak. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Depok: Huta Media, 2016), hal. Di dalam pasal 191 UU No. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. NOMOR 17 TAHUN 2003. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). 4279). 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. UU 13 2003 Penyesuaian UU 11 2020 2 UU KETENAGAKERJAAN VERSI OMNIBUS LAW Dengan Persetujuan Bersama Antara: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG -UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN BAB I KETENTUAN UMUM. 13 tahun 2003 pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”. Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan, sehingga. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 5. Undang-undang ketenagakerjaan nomor 13. Sebab keadilan yang ditimbulkan oleh jeratan ganti rugi PKWT yang diatur di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat jelas dan adil bagi para pihak di dalam hubungan kerja. 13 Tahun 2003 Navigasi pos. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 78 ayat (2),(4), pasal 85 dan lebih lengkapnya diatur dalam Kepmenakertrans no. Mencabut : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. Undang. Aksi mogok kerja tersebut harus dilakukan sesuai prosedur, yang mana para pekerja harus menginformasikan perwal tersebut minimal tujuh hari sebelum berlangsung. Kini, undang-undang tersebut tercatat sebagai UU Nomor 11 Tahun 2020. Dasar Hukum Perjanjian Kerja ( Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ) a. Undang-Undang No. 25 Maret 2003 Tanggal Berlaku. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia. 13/2003 (UUK) Dalam pasal ini diatur mengenai istirahat mingguan, pasal 79 ayat 2 huruf b UUK menyebutkan: Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu. Pengertian istilah PHK di UUK13/2003 sedikit berbeda dengan yang kita pahami selama ini. 2003. com - Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) pada Senin (5/10/2020) hari ini mengubah ketentuan terkait kebijakan terkait pengupahan. Berikut dijabarkan isi. (UU No 13/2003) Undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Undang-Undang No. Pengupahan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) Pasal 88-90, yang direvisi melalui Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selama bertahun-tahun, UU No 13 Tahun 2003 telah menjadi landasan hukum bagi ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. Peraturan terkait lembur karyawan pun telah diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Pelatihan kerja. Perempuan. BAB XVIII . PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I. 13 tahun 2003, ayat 1 menyebutkan, "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan. Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 23 dari Republik. Bagikan. Melainkan di-update isinya oleh UUCK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Negara Republik Ketenagakerjaan (Lembaran Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan97. com - Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020). UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. kerja pada waktu sebelu m, selama, dan sesudah masa kerja. Undang-undang No. CareerWorks Indonesia is a young organization focusing on human capital acquisition for the Indonesian market. Banyak bagian yang disoroti publik dalam omnibus law UU Cipta Kerja ini, salah satunya menyoal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh. Menurut UU Ketenagakerjaan Repubik Indonesia No 13 Tahun 2013, pemberi kerja atau pengusaha yang mempekerjakan karyawan melebihi waktu kerja, wajib membayar upah kerja lembur. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; UU No. Sebagai karyawan, kita harus memahami apa saja isi yang terkandung di dalam UU Ketenagakerjaan No. Raya Jakarta Km 4, Pakupatan, Serang-Banten (0254) 280330. 3 Tim Visti Yustisia, Undang-undang No. 13 Year 2003 Explanatory Notes PRESIDENT OF REPUBLIC OF INDONESIA ACT NUMBER 13 YEAR 2003 CONCERNING MANPOWER. 13. 1, Februari – Juli 2020 ISSN 2620-3448 52 Ni Putu Decy Arwini PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PADA SISTEM UPAH DI INDONESIA Ni Putu Decy Arwini 1Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mahendradatta Bali Jl. 1 Winariani, et. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya; 2) Bepalingen. Menaker Ida Fauziyah. Pasal 79 ayat 2 huruf b UU No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pasal 79 Ayat 2 (c) menyatakan bahwa cuti tahunan diberikan kepada. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB XV PENYIDIKAN. Pengupahan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) Pasal 88-90, yang direvisi melalui Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. H. Tonton di. keselamatan dan kesehatan kerja; b. termination of employment relationship because of acertain thing that results in the coming of an end of therights and obligations of the worker/ labourer and theentrepreneur. Undang-undang No. Undang-undang No 25 Tahun 1997 mengenai Ketenagakerjaan (LN . Latar Belakang. Bagaimana pengaturan Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau. Pasal 182. 3Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LN Nomor 39 Tahun 2003, TLN Nomor 4279. 13. Warat Ekonomi, “K3 Masih Dianggap Remeh”. Perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlu rasionalisasi atau pengurangan jumlah pekerja/buruh. Banyak bagian yang disoroti publik dalam omnibus law UU Cipta Kerja ini, salah satunya menyoal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh. Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menyebut, sebanyak 27 persen. Pemberian pesangon dari perusahaan pada karyawan telah diatur dalam Undang-Undang No. Beberapa hal yang dijelaskan dalam undang-undang ketenagakerjaan terbaru tersebut misalnya yaitu pengertian tenaga kerja, peluang dan kesempatan kerja yang ada, pelatihan kerja. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Dengan dasar hukum undang undang K3 adalah UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 1 dan 2 tentang pelaksanaan K3 serta pasal 87 ayat 1 tentang wajibnya perusahaan dalam menerapkan aturan K3. Undang Undang Magang. Meski sudah terbit Undang-undang Omnibus Law, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 masih berlaku. RUU Cipta Kerja membatasi penetapan upah minimum oleh kabupaten dan kota, lalu memberikan rumus yang didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dana Penyesuaian adalah dana yang. Secara khusus mengenai aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”),. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja membolehkan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja. Pasal 13 (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Adapun yang dikenal adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya. 00. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengalami perubahan. B. 13 Tahun 2003 yang diundangkan tanggal 25 maret 2003, dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 88A ayat (3) jo. Pasal 59 ayat (3) UU Undang-Undang No. Namun sayangnya Hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak begitu menyebutkan secara definitif atau spesifik mengenai ketentuan batas usia pensiun seorang karyawan swasta. 13 Tahun 2003 Bagian Keenam . 1. Peratutan Pemerintah No. Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja. Belum Tersedia. Undang-undang No.